Aturan Validasi IMEI Berlaku 18 April 2020

Kebijakan validasi IMEI yang diteken tiga menteri, Kominfo, Perdagangan dan Perindustrian pada 18 Oktober 2019 diberlakukan pada 18 April 2020. Pemerintah dan ekosistem industri sepakat dengan skema white list untuk memblokir ponsel selundupan atau BM (black market) yang diaktifkan setelah tanggal 18 April 2020.

Berdasarkan paparan pada saat talkshow online kemarin, aturan tersebut seharusnya tidak akan mengganggu pengguna ponsel yang sudah membeli ponsel dan mengaktifkannya sebelum tanggal 18 April 2020, pengguna ponsel ini tetap mendapatkan layanan seluler terlepas dari IMEI-nya terdaftar di Kemenperin atau tidak.

Aturan tersebut akan berlaku bagi konsumen yang membeli ponsel setelah tanggal 18 April 2020 , jika konsumen membeli ponsel BM setelah tanggal 18 April maka secara otomatis tidak akan mendapatkan layanan seluler.

Peraturan whitelist ini juga mencakup ke turis asing atau siapapun yang datang dari luar negeri dengan membawa ponselnya tetapi menggunakan SIM Indonesia, maka mereka tidak akan mendapatkan layanan seluler. Namun, jika turis tersebut menggunakan SIM negara asal dan menggunakan layanan roaming , maka mereka akan tetap mendapatkan layanan seluler. Berarti kemungkinan ada beberapa cara bagi mereka agar tetap dapat berkomunikasi saat sedang berada di Indonesia, yaitu dengan membeli ponsel resmi di Indonesia, atau membeli ponsel bekas pakai/second, atau dengan mengaktifkan layanan roaming dari operator yang mereka gunakan.

Dampaknya terhadap pasar ponsel Indonesia

Dalam peraturan menteri nomor 78 tahun 2019 tentang petunjuk penggunaan layanan jaminan purna jual untuk produk elektronika dan telematika ada pasal yang menjamin bahwa produk yang diperdagangkan itu sudah tervalidasi atau teregistrasi.

Kemudian ada juga Permendag No 70 tahun 2019 terkait dengan kewajiban mencantumkan IMEI pada kemasan untuk produk telpon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet.

Peraturan yang sama juga berlaku bagi masyarakat yang membeli ponsel secara online, bahkan marketplace juga harus meminta surat pernyataan dari para merchant bahwa tidak akan menjual produk HKT atau handphone , komputer genggam, dan tablet yang ilegal.

Kabar terakhir menyatakan jika ponsel yang dibeli di luar Indonesia secara perorangan bisa tetap digunakan dengan membayar pajak 17,5 persen tapi tetap tidak akan termasuk ponsel dengan garansi resmi indonesia.

Upaya ini merupakan usaha pemerintah dalam memberantas ponsel BM, sehingga kelak tidak ada lagi ponsel BM yang beredar di Indonesia. Dengan demikian, penerimaan negara dari pajak dapat ditingkatkan secara signifikan.

The following two tabs change content below.

One thought on “Aturan Validasi IMEI Berlaku 18 April 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *